Walikota Arahkan Refocusing Belanja untuk Adaptasi Ketidakpastian Global
Pastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Aman dan Isu Sampah jadi Fokus Utama
Mataram — Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (paruh waktu), di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang harus dilakukan akibat dinamika geopolitik global, dan tekanan ekonomi yang menyertainya. Di samping itu, isu penanganan sampah tetap menjadi prioritas yang utama dalam tahun 2026 hingga 2027.
Dalam arahan kepada jajaran perangkat daerah, saat membuka Membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MPBM-RKPD) 2027, yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram, pada Selasa (31/03/26), Wali kota Mataram, H Mohan Roliskana, menekankan pentingnya adaptasi kebijakan dan rekonstruksi belanja daerah agar tetap selaras dengan kebutuhan riil serta tuntutan efisiensi. Penyesuaian ini, menurutnya, tidak bisa dihindari di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan berdampak lintas sektor.
“Kita harus adaptif. Program dan kerangka kerja pemerintah daerah harus disusun mengikuti perkembangan situasi yang ada. Termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran dan efisien,” jelas orang nomor satu di Kota Mataram ini.
Di tengah langkah efisiensi tersebut, perhatian khusus diarahkan pada keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mereka dinilai sebagai bagian penting dari sistem birokrasi yang selama ini memberikan dukungan signifikan terhadap jalannya pelayanan publik.
Dalam kegiatan yang dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, Sekda Kota Mataram, H Alwan Basri, Plt Kepala Bapenda Prov NTB, Baq Nelly Yuniarti, Unsur Forkopimda Kota Mataram, Para Asisten Setda Kota Mataram, staf ahli, Kepala OPD, beserta Camat dan Lurah se-kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk tetap mempertahankan para tenaga tersebut, meski dengan konsekuensi perlunya penataan ulang kebijakan dan pengelolaan anggaran.
“Mereka adalah bagian dari mesin birokrasi kita. Karena itu, perlu ada perhatian serius, sekaligus penyesuaian-penyesuaian agar kita tetap bisa mempertahankan mereka,” Tegasnya yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan.
Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi Nasional masih relatif stabil. Meski sejumlah negara menghadapi gejolak akibat kenaikan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM), Indonesia dinilai mampu menjaga kondusivitas melalui kebijakan dan diplomasi ekonomi.
“Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi Indonesia masih stabil. Aktivitas masyarakat berjalan normal. Ini hasil kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari situasi global tersebut, sekaligus memastikan agenda pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana.
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2029, sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, penanganan persoalan sosial kemasyarakatan, hingga penguatan sektor ekonomi.
Salah satu fokus utama yang kembali ditekankan adalah penanganan persoalan sampah. Pemerintah meminta agar upaya yang telah dilakukan—baik melalui pendekatan teknologi maupun pelibatan masyarakat—dapat diperkuat sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan pada 2026.
“Isu sampah harus menjadi fokus bersama. Kita ingin hasilnya benar-benar terasa tahun ini,” tegasnya.
Selain itu, Kota Mataram juga disebut masuk dalam nominasi daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi mikro.
Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor kreatif, sebagai bagian dari strategi menjaga daya tahan ekonomi daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Mataram berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan global yang masih berlangsung.**(TK-DISKOMINFO)