Moncer di Tengah Tantangan: Inflasi Terkendali, Ekonomi Tumbuh 5,43 Persen, Mataram Tutup Tahun 2025 dengan Segudang Capaian
Mataram, - Tahun Anggaran 2025 menjadi periode penuh ujian bagi Pemerintah Kota Mataram. Tekanan ekonomi global, perubahan kebijakan nasional, hingga bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Namun di tengah semua itu, Kota Mataram justru mencatatkan sederet capaian moncer: inflasi terkendali di angka 3,21 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,43 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menembus kategori sangat tinggi dengan skor 82,37.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos, M.H, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (30/3), mengungkapkan bahwa capaian tersebut diraih melalui strategi kepemimpinan yang mengedepankan kecermatan membaca keadaan, ketepatan mengambil langkah, serta kemampuan mengelola tantangan tanpa menimbulkan kegaduhan.
“Kami menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat dihadapi dengan pendekatan yang sama. Ada keadaan yang memerlukan langkah tegas, namun ada pula yang menuntut ketenangan dan pengelolaan risiko secara cermat. Karena itu, kami mengelola tahun anggaran 2025 dengan prinsip keseimbangan: antara stabilitas dan perubahan, antara respons cepat dan perhitungan yang matang,” ujar Mohan Roliskana di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Ketangguhan Pemerintah Kota Mataram diuji ketika banjir melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Namun berkat sinergi dengan TNI-Polri, perangkat daerah, relawan, dan partisipasi aktif masyarakat, evakuasi, penanganan dampak, hingga pemulihan fasilitas umum dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Wali Kota menegaskan bahwa pengalaman ini menunjukkan ketangguhan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga solidaritas sosial dan kemampuan bekerja bersama dalam situasi sulit.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan kebijakan nasional, Kota Mataram justru mencatatkan kinerja ekonomi yang solid. Laju inflasi sebesar 3,21 persen berada dalam rentang terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi 5,43 persen menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomi masyarakat pun tetap terjaga berkat kebijakan yang diarahkan untuk menjaga daya beli dan keberlangsungan usaha.
Capaian di bidang pembangunan manusia juga tak kalah moncer. Prevalensi stunting turun signifikan dari 7,78 persen menjadi 5,53 persen. Angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 7,15 persen. Sementara IPM yang mencapai 82,37 menempatkan Kota Mataram dalam kategori sangat tinggi—sebuah pencapaian yang mencerminkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Keberhasilan ini mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, Pemkot Mataram menerima sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut, predikat Percontohan Kota Anti Korupsi dari KPK dengan skor istimewa 91,85, Indeks Pelayanan Publik kategori sangat baik (4,42), serta predikat Kota Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award 2025.
“Apa yang kami sampaikan dalam LKPJ ini bukanlah narasi tentang kesempurnaan. Ia adalah cerminan dari sebuah proses kepemimpinan—tentang pilihan-pilihan yang diambil, langkah-langkah yang ditempuh, serta cara kita bersama mengelola keterbatasan dan dinamika dalam membangun Kota Mataram,” tutur Mohan Roliskana.
Mengakhiri pidatonya, Wali Kota Mataram menegaskan bahwa pembangunan daerah bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu tahun anggaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Mataram dan DPRD untuk terus menyempurnakan langkah-langkah pembangunan ke depan, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu menghadirkan harapan, keadilan, dan martabat hidup bagi masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Mataram sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan pembangunan pada periode mendatang. (TK-Diskominfo)