Tugas dan Fungsi Badan Publik

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH

TUGAS KEPALA DAERAH

1. Meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk di bahas Bersama DPRD serta Menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dspst menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai denagn ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan kepala Daerah;
4. Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerahnya dan/atau Masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH

1. Membantu kepala daerah dalam :

1. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2. Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan apparat pengawasan;
3. Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerinatahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kebupaten/kota kelurahan dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota

      b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah

      c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau              berhalangan sementara; dan

      d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan