Sinkronisasi Pusat–Daerah Jadi Kunci, Otonomi Daerah Dorong Peningkatan Layanan Publik
Mataram – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX, yang berlangsung khidmat di Lapangan Sangkareang, pada Senin (27/04/2026).
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kuatnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai secara optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, dalam sambutan Mendagri tersebut ditekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks peningkatan layanan publik, pemerintah daerah didorong untuk lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial. Selain itu, upaya pengurangan ketimpangan antarwilayah juga menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Mendagri juga menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes), melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi daerah. Birokrasi diharapkan tidak lagi hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta untuk terus memperkuat kemandirian fiskal, serta menjalin kolaborasi antar daerah dalam menangani berbagai isu strategis lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi.
Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan UMKM.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam peringatan Hari Otonomi Daerah. Kegiatan diharapkan dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan nilai tambah yang jelas bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” demikian amanat Mendagri yang dibacakan oleh orang nomor satu di Kota Mataram tersebut.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang kuat, diharapkan otonomi daerah dapat terus menjadi pendorong terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.