Pemkot Mataram Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terkait RAPBD 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Mataram. Pada Selasa (12/11/2024).
Dalam penyampaiannya, Pjs Wali Kota Mataram, Tri Budiprayitno, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi Dewan yang telah memberikan pandangan terhadap Nota Keuangan dan RAPBD. Seluruh fraksi menyetujui dan menerima Nota Keuangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Jawaban eksekutif yang disampaikan oleh Pjs Wali Kota Mataram mencakup berbagai tanggapan atas masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD, seperti Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Amanah Nurani Bangsa.
Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi alokasi anggaran sebesar Rp1,943 miliar untuk program penanganan rumah tidak layak huni, yang diprioritaskan bagi masyarakat miskin ekstrem, serta dana operasional lingkungan sebesar Rp20 juta untuk mendukung kegiatan operasional, musyawarah, dan pengumpulan data.
Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi kebersihan secara non-tunai melalui QRIS, yang diharapkan dapat berlaku penuh pada Desember 2024.
Selanjutnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah mengoptimalkan penerimaan dengan sistem berbasis elektronik yang memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07% pada tahun 2025 melalui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan lapangan kerja. Upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah, terutama untuk menjaga stabilitas harga beras. Pemerintah Kota Mataram menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada, yang diupayakan melalui imbauan serta penandatanganan pakta integritas.
Sebagai penutup, Pjs Wali Kota Mataram, Tri Budiprayitno menyatakan komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk bekerja sama dengan DPRD Kota Mataram guna menuntaskan pembahasan RAPBD 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap agar proses ini dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kota Mataram yang lebih baik.