Pemkot dan DPRD Tandatangani Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2024
Mataram - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menandatangani kesepakatan bersama mengenai perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Diharapkan, perubahan ini akan memberikan dampak positif pada setiap kegiatan, memastikan mereka berjalan lebih maksimal, serta menempatkan program dan kegiatan dengan skala prioritas yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram, pada Jum’at (02/08/2024).
Dalam pidatonya, Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana mengungkapkan harapannya agar berbagai program dan kegiatan dapat berjalan optimal, terutama menjelang peringatan HUT Kota Mataram yang ke-31 pada 31 Agustus mendatang dengan tema "Kota Mataram Semakin HARUM".
“Kami sangat berharap dengan penandatanganan ini, berbagai program dan kegiatan dapat berjalan lebih maksimal, serta skala prioritas program dan kegiatan dapat ditempatkan secara lebih efektif dan efisien. Terlebih menjelang peringatan HUT Kota Mataram yang ke-31 tanggal 31 Agustus nanti yang mengambil tema 'Kota Mataram Semakin HARUM'. Ungkap Walikota.
Selain itu, H. Mohan Roliskana menerangkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya menjadikan Mataram lebih baik dan sejahtera. Semangat HARUM merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan kota yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih nyaman bagi seluruh warganya. Kota Mataram telah masuk dalam daftar 10 kota ternyaman di Indonesia yang layak untuk tempat tinggal.
“Kami berharap segala upaya yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kami juga berharap kerja sama yang baik dan harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dapat terus terjalin dengan semangat dan komitmen bersama, guna memberikan kinerja yang terbaik bagi kota yang kita cintai ini. Tukasnya kembali
Setelah melalui proses pembahasan yang alot dan dinamis, akhirnya terjalin komitmen bersama demi kepentingan masyarakat Kota Mataram. Kesepakatan tersebut diambil untuk mengawal RAPBD Perubahan, terutama terkait Hibah Bansos yang mengacu pada Peraturan Walikota Mataram yang baru. Peraturan ini telah melalui tahapan harmonisasi oleh Kemenkumham, sosialisasi oleh Kemendagri, dan konsultasi ke BPK.
Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa perubahan APBD dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, termasuk perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar unit organisasi, dan adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyusunan perubahan APBD 2024 juga mempertimbangkan rencana pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2023.
Penyusunan belanja daerah direncanakan untuk memenuhi pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta membiayai beberapa program prioritas. Melalui perubahan ini, Walikota berharap alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Di akhir sambutannya, Walikota mengharapkan dukungan dan kerja sama dari legislatif dalam proses pembahasan dan persetujuan RAPBD Perubahan ini. “Kritik dan saran yang konstruktif dari pihak Dewan sangat kami hargai dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen ini”. Pungkas orang nomor satu di Kota Mataram tersebut.(TK-Diskominfo)