Kota Mataram Bukti Korelasi antara Kota Terinformatif dengan Kota Anti Korupsi : Walikota Terima Komisi Informasi NTB
Mataram - Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan dipercaya publik. Prinsip ini kembali ditegaskan oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, dalam pertemuannya bersama jajaran Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh H. Sansuri, Rabu (06/05/2026), di Ruang Tamu Wali Kota.
Dalam suasana silaturahmi yang hangat, Wali Kota menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram, menurutnya, terus berkomitmen memperkuat sistem layanan publik yang informatif, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan hanya soal menyediakan data, tetapi bagaimana pemerintah hadir secara jujur dan terbuka di tengah masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas keterbukaan informasi. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan setiap badan publik mampu menjalankan prinsip transparansi secara optimal.
Sementara itu, Ketua KI NTB, H. Sansuri, menyoroti bahwa keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam pencegahan praktik korupsi. Menurutnya, transparansi yang dijalankan secara konsisten akan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Mataram yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam implementasi keterbukaan informasi. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam ajang evaluasi nasional, termasuk dalam kegiatan TINARBUKA tahun 2023.
“Kepemimpinan yang terbuka dan responsif seperti yang ditunjukkan Kota Mataram menjadi contoh penting dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, jajaran Komisioner KI NTB melanjutkan agenda ke Sekretariat PPID Utama Kota Mataram yang berlokasi di Gedung Bale Mentaram. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan informasi publik sekaligus memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Dengan komitmen yang terus dijaga, keterbukaan informasi di Kota Mataram diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi berkembang sebagai budaya birokrasi yang mengakar—mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.**(TK-DISKOMINFO)