87 PNS Lingkup Pemerintah Kota Mataram Memasuki Purna Tugas
Mataram – sebanyak 87 ASN Lingkup Pemerintah Kota Mataram memasuki Purna Tugas periode Satu Juli sampai dengan Satu Desember 2023 sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2023 juga telah dilaksanakan Purna tugas ASN lingkup pemerintah Kota Mataram periode satu Januari sampai satu juni 2023 sebanyak 173 total ASN Purna tuga pada tahun 2023 sebanyak 260 PNS, baik Pejabat Struktrual, Pejabat Fungsional guru dan Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang berlangsung di aula pendopo Wali Kota Mataram, pada Jumat (29/12/23).
“Purna tugas bukanlah akhir, tapi awal baru dari sebuah perjalanan pengabdian. Meskipun nantinya Bapak/ Ibu memasuki masa pensiun, namun Bapak/ Ibu bisa tetap mencurahkan sedikit waktu, tenaga, maupun pemikiran untuk kemajuan pembangunan kota yang kita cintai bersama ini “. Ungkap Walikota Mataram dalam sambutannya.
Lebih jauh Ia mengatakan, masa pensiun merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari oleh seluruh pegawai apabila memang telah tiba saatnya. Masa pensiun adalah sebuah proses alih generasi, dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai.
Apresiasi setinggi tingginya diberikan kepada 87 ASN periode satu juli sampai satu desember yang telah mengabdikan diri, serta berkontribusi langsung dalam pembangunan Pemerintahan, khususnya di Pemerintahan Kota (Pemkot) Mataram, dimana kini telah tiba saatnya para Abdi Negara tersebut melepas jabatannya dan memulai tantangan baru diluar Birokrasi.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Mataram saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja dan kerja keras yang telah Bapak/ Ibu lakukan selama mengabdi sebagai pegawai di lingkup Pemerintah Kota Mataram yang kita cintai ini “ Ungkap orang nomor satu di Kota Mataram ini.
Acara pelepasan Purna tugas tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri, Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri Mohan Roliskana, Ketua DWP Kota Mataram Lale Rasminingsih Lalu Alwan Basri, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (TKDiskominfo)